Popular Posts

05 July 2017

Kebijakan Defisit Anggaran dalam Stigma

05 July 2017
Anggaran merupakan suatu alat yang digunakan oleh organisasi dalam melaksanakan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam suatu periode tertentu. Tidak terkecuali oleh negara yang setiap tahun menetapkan anggaran tahunan sebagai dasar pelaksanaan untuk mencapai target yang dimiliki. Anggaran negara merupakan perpaduan antara rencana pendapatan dan belanja, yang juga disertai dengan rencana pembiayaan yang akan direalisasikan. Pembiayaan merupakan suatu instrumen yang dapat menutup defisit anggaran atau kekurangan pendapatan negara untuk dapat tetap melaksanakan rencana kegiatan yang tertuang dalam belanja negara. Rencana kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan oleh negara demi mencapai rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang Pemerintah yang telah disepakati bersama dengan dewan legislatif sebelumnya. 


Namun, akan timbul banyak sekali perdebatan yang akan terjadi dalam menentukan apakah Pemerintah harus menerapkan kebijakan anggaran defisit, bukan menerapkan kebijakan anggaran berimbang atau kebijakan anggaran surplus. Karena sebenarnya, anggaran defisit akan berdampak pada jumlah utang yang ada pada neraca Pemerintah menjadi lebih besar dan negara harus menanggung beban tersebut di masa-masa yang akan datang. Selain itu, anggaran defisit juga akan berimplikasi pada koefisien-koefisien perekonomian lainnya, salah satunya adalah tingkat inflasi.

Telah banyak penelitian yang dilakukan tentang hubungan antara defisit anggaran dengan tingkat inflasi yang terjadi pada sejumlah negara dalam suatu periode tertentu. Dalam jurnal Kivilcim Metin, anggaran defisit akan berdampak pada tingkat inflasi secara langsung. Sementara itu, pertumbuhan pendapatan pun juga akan mempengaruhi tingkat inflasi secara tidak langsung dan terjadi dalam jangka panjang. Inflasi terjadi melalui kenaikan harga-harga barang yang diperjualbelikan dalam pasar oleh penjual dan pembeli yang kemudian akan menurunkan daya beli masyarakat. 

Defisit anggaran sesungguhnya bukanlah sesuatu yang tabu untuk diterapkan dalam kebijakan penganggaran suatu negara. Tentu kebijakan tersebut juga harus didukung dengan aksi Pemerintah dalam mengeluarkan belanja yang dibebankan melalui pembiayaan. Belanja Pemerintah yang bersifat produktif dan digunakan untuk pembangunan akan menghasilkan multiplier effect dan akan memberikan hasil yang berkali-kali lebih banyak. Pembangunan jalan merupakan salah satu belanja Pemerintah yang bersifat produktif karena dapat digunakan oleh masyarakat untuk meningkatkan tingkat perekonomian wilayah tersebut. Pada akhirnya, dengan kualitas masyarakat yang terus berkembang yang dimiliki oleh negara, seperti Indonesia, sesungguhnya bukan tidak mungkin pada suatu saat nanti, Indonesia dapat menunaikan seluruh kewajibannya dan bahkan menjadi negara kreditur kepada negara-negara berkembang lainnya.—

Referensi:
Metin, Kivilcim. 1998. The Relationship Between Inflation and the Budget Deficit in Turkey. Turki: Universitas Bilkent.
Sumber gambar: internet

14 June 2017

Pemotongan Pajak Dividen: Sekilas Pandang Perusahaan

14 June 2017
Pada tahun 2013, pajak atas dividen yang berlaku di Amerika mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu dari 35% menjadi 15%. Kebijakan ini diyakini dapat mendorong perusahaan lokal untuk dapat memberikan dividennya kepada para investor guna menggairahkan pasar saham dunia. Namun, penurunan tersebut hanya dapat terasa dampaknya hingga tahun 2008 dan akan kembali pada kondisi semula pada tahun-tahun setelahnya. Kebijakan pengurangan pajak atas dividen ini menjadi sebuah kebijakan yang tidak familiar, namun hangat untuk ditelaah lebih lanjut.


Kebijakan tersebut ditanggapi berbeda oleh beberapa sudut pandang. Setidaknya, terdapat 3 (tiga) skenario yang terjadi akibat pengesahan kebijakan tersebut yang diyakini oleh masing-masing sudut pandang. Pertama, pemegang saham merupakan entitas yang bebas dari pajak dan pengurangan pajak dividen tidak akan berdampak apapun terhadap proses bisnis yang telah terjadi. Kedua, pengurangan pajak dividen diyakini justru akan menambah biaya perusahaan, namun di sisi lain juga akan menambah nilai jual dari saham perusahaan yang beredar. Terakhir, pengurangan pajak dividen akan berdampak pada harga saham, namun sebenarnya tidak berdampak apa pun terhadap nilai tambah dari perubahaan.

Dalam jurnal penelitian yang menjadi rujukan dalam esai ini, sesungguhnya perusahaan akan sangat diuntungkan hingga sebanyak 2 kali dengan kondisi pengurangan pajak dividen saat menjual saham barunya. Sebagai gambaran lebih lanjut, pertama, perusahaan akan melihat present value dari nilai saham akan meningkat yang dikarenakan pajak dividen yang berkurang, Selanjutnya adalah jika perusahaan menjual sahamnya saat ini, perusahaan akan dapat menjual dengan harga yang lebih tinggi karena adanya penurunan pajak dividen tersebut di masa mendatang. Keuntungan tersebut akan memiliki nilai yang berlipat dengan semakin besarnya perusahaan yang menjual sahamnya karena berkurangnya biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dalam rangka memenuhi pembiayaan dan investasinya.

Pada intinya, dampak dari kebijakan penurunan pajak dividen akan sangat bergantung pada kondisi perusaan sesungguhnya. Di antara perusahaan yang membayar dividen dan jarang mengeluarkan saham, dampak utama dari pemotongan pajak dividen ini akan meningkatkan harga saham dan mendorong perusahaan membayar dividen kepada para pemegang saham. Sementara itu, bagi perusahaan yang jarang membayar dividen dan sering mengeluarkan saham, dampak utamanya akan lebih kompleks dari yang dibayangkan. Perusahaan berekspektasi untuk mengeluarkan saham baru akan mengurangi cost dari pembiayaan yang terjadi, namun akan menjadi stimulus investasi perusahaan di masa yang akan datang. Maka dari itu, perusahaan harus memikirkan masak-masak apakah kebijakan pemotongan pajak dividen akan menguntungkan bagi entitas, atau justru akan merugikan dalam periode jangka waktu ke depan.—

Referensi:
Auerbach, Alan dan Kevin Hassett. 2006. Dividend Taxes and Firm Valuation: New Evidence. Amerika Serikat: UC Berkeley dan American Enterprise Institute.
Sumber gambar: Internet

07 June 2017

Bagaimana Perusahaan Memandang Pajak

07 June 2017
“... para wajib pajak akan lebih cenderung untuk mengungkapkan pendapatannya kurang dari pendapatan sesungguhnya dalam rangka pelaporan kewajiban perpajakannya. Alasannya sungguh sederhana, yaitu karena adanya kemungkinan bahwa pelaporan tersebut tidak akan diperiksa oleh otoritas perpajakan.”

sumber gambar: depositphotos
Adolf Berle dan Gardiner Means adalah peneliti yang pertama kali mengungkapkan hubungan antara pajak dan perusahaan dalam sudut pandang ekonomi di beberapa dekade terakhir. Namun, penelitian tersebut sempat terbengkalai beberapa lama hingga dilanjutkan oleh peneliti generasi selanjutnya, Mihir Desai dan Dharmapala. Dalam jurnalnya yang diterbitkan pada tahun 2007, Desai menyebutkan bahwa terdapat garis merah yang menghubungkan antara pajak dengan tata kelola perusahaan. Namun, terdapat beberapa sudut pandang membedakan diantara hubungan kedua hal tersebut. Bagi praktisi keuangan privat, perusahaan memandang pajak hanya sebagai akibat dari ketidaksempurnaan pasar yang mempengaruhi struktur modal dan kebijakan dividen. Sementara itu, praktisi keuangan publik lebih memandang hubungan di antara keduanya dipengaruhi oleh adanya agency problem.

Isu ini kembali dikembangkan oleh Desai karena maraknya aksi pengurangan penghasilan kena pajak yang mengakibatkan pengurangan pembayaran pajak oleh para wajib pajak. Aktivitas seperti ini juga kerap dikenal dengan tax sheltering. Terlebih lagi, Indonesia menganut sistem perpajakan dengan pendekatan self-assessment yang mendefinisikan bahwa para wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri tentang kewajiban perpajakan yang dimilikinya. Self-assessment adalah prosedur dimana wajib pajak menghitung sendiri atas kewajiban perpajakannya. Atas dasar tersebut, kemauan atau willingness yang terbentuk dalam kepatuhan dari para wajib pajak sangat menentukan dalam proporsi realisasi penerimaan perpajakan setiap tahunnya.

Tidak sedikit wajib pajak badan yang “berkelit” guna memanfaatkan titik lemah dalam peraturan perpajakan sehingga dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan. Usaha tersebut kerap dibuat sulit oleh perusahaan untuk menghindari temuan dari pemeriksa pajak. Kegiatan penghindaran pajak ini berangkat dari para wajib pajak yang akan lebih cenderung untuk mengungkapkan pendapatannya kurang dari pendapatan sesungguhnya dalam rangka pelaporan kewajiban perpajakannya. Alasannya sungguh sederhana, yaitu karena adanya kemungkinan bahwa pelaporan tersebut tidak akan diperiksa oleh otoritas perpajakan. Selain alasan itu, adalah karena rendahnya kemungkinan audit yang dilakukan oleh otoritas pajak sehingga mereka cenderung untuk mengurangi pendapatan mereka untuk mengurangi kewajiban perpajakan.

Lebih lanjut tentang sudut pandang tata kelola perusahaan terhadap perpajakan, isu ini menghasilkan beberapa prediksi yang dapat diuji dengan sedemikian rupa sehingga telah menjadi hukum alam yang tidak tertulis atau memang telah menjadi sesuatu yang wajar. Pertama, karakteristik sistem perpajakan, seperti persentase pajak dan rasio kemungkinan pemeriksaan, akan mempengaruhi aksi manajerial perusahaan dan memperluas dalam agency problem. Kedua, lingkungan pemerintahan yang berlaku dalam wilayah tersebut juga akan mempengaruhi kerja sistem perpajakan, terutama untuk capaian realisasi penerimaan perpajakan. Terakhir, aksi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan memang menguntungkan para wajib pajak sepanjang tidak melanggar batas-batas peraturan yang berlaku.

Pada dasarnya, hal tersebut juga telah banyak diamini melalui tulisan-tulisan analisis lainnya yang menjelaskan tentang hubungan antara perpajakan dan tata kelola perusahaan yang umum dilakukan. Dan setiap periode penulisan, selalu timbul perbaikan-perbaikan yang dapat diambil sebagai langkah Pemerintah dalam bersikap terhadap hal seperti demikian. Bagaimana pun, perpajakan dapat berimplikasi kepada prosedur pemerintahan yang menjadi lebih baik. Upaya peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh Pemerintah di Indonesia akan menciptakan efek pengali atau multiplier effect yang sangat signifikan. Dengan begitu, potensi perpajakan yang dimiliki akan tersalurkan dengan baik ke dalam penerimaan negara melalui jalur-jalur regulasi yang tegas. Selain itu, para wajib pajak juga akan turut berperan serta dalam pembangunan negeri melalui kontribusi pajak yang dilakukan dengan patuh terhadap peraturan yang berlaku.—

Referensi:
Desai, Mihir dan Dhammika Dharmapala. 2007. Taxation and Corporate Governance: An Economic Approach. Harvard University.
 
◄Design by Pocket, BlogBulk Blogger TemplatesBlogger Blog Templates;